HUKUM PENITENSIER PDF

Pengertian Merupakan pengampunan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah — olah dengan adanya pengampunan dari kepala negara, lantas keseluruhan kesalahn dari terpidana menjadi diampuni atau seluruh akibat hukum dari tindak pidana menjadi ditiadakan. Untuk menghilangkan kesalahfahaman itu pengampunan tidak boleh semata-mata diartikan sebagai sesuatu yang sama sekali menghilangkan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan terpidana. Artinya pengampunan dimaksudkan tidaklah melulu berkenaan dengan diadakannya penghapusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakaim yang telah punya kekuatan hukum tetap, melainkan juga dapat berkenaan : Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan hakim. Misal : perubahan dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pengurangan lamanya pidana penjara, pidana tutupan dan pidana kurungan. Pengurangan besarnya uang denda seperti yang telah diputuskan hakim bagi terpidana.

Author:Zololkis Fetaxe
Country:Saudi Arabia
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):24 July 2011
Pages:427
PDF File Size:4.68 Mb
ePub File Size:5.80 Mb
ISBN:442-5-88837-476-4
Downloads:78415
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Shakazil



Pengertian Secara harfiah hukum penintensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Hukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan ang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. A Jonkers menyebut penitentiar recht hukum penetensier sebagai strafrechttelijkatau bahasa Indonesianya hukum sanksi kepidanaan J.

M van Bemmelen-J. Tujuannya adalah apa yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya itu yaitu melalui suatu organisasi. Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang mengandung norma-norma sebagai keseluruhan yang disebut sebagai hukum penintensier adalah : 1. Ordonantie 27 Desember yaitu tentang ketentuan pembebasan bersyarat. Ordonantie 6 November 4. Ketentuan-ketentuan pidana itu meliputi : 1.

Jenis-jenis sanksi pidana 3. Bentuk dan cara pemidanaan Masalah pokok didalam Hukum Penitensier 1. Pemidanaan fungsi Hakim Besar 2. Proses pemidanaan tugas atau fungsi LP 3. Terpidana siapa yang diproses B.

Hukuman penintensier baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim. Di dalam hukum pidana terkandung ada 3 konsep yang dapat dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, ketiga konsep itu meliputi : 1. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan criminal responsibility 3.

Konsep yang pertama 1 yaitu tindak pidana akan menggambarkan permasalahan pokok mengenai apa ukuran yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Konsep yang kedua 2 yaitu menyangkut ukuran apa yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Konsep ketiga 3 yaitu menggambarkan permasalahan pokok menyangkut bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Selama ini boleh dikatakan bahwa perhatian ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak tertuju hanya kepada permasalahan yang tergambar pada konsep pertama 1 dan yang kedua 2 saja. Sementara masalah pidana dan pemidanaan itu lebih berkesan dan seolah-olah hanya dianggap sebagai anak tiri dalam hukum pidana.

Anggapan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pidana dan pemidanaan itu memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam pemidanaan. Sebab tanpa adanya pidana dan pemidanaan itu tidak akan mungkin dinamakan hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana didalamnya.

Putusan pengadilan adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku kejahatan ataupun pelanggaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu apabila terdakwa atau penasehat hukum dan Jaksa telah menerima putusan pengadilan tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 angka 11 KUHAP.

Sedangkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Adapun objek studi mata kuliah Hukum Penitensier ini tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggaran serta pelaksanaan pidana atas sanksi pidana yang telah dijatuhkan pengadilan berupa putusan hakim.

Kejahatan yang diancam hukuman berat, yaitu tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan penahanan, seperti tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih; atau tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang pelakunya tidak dapat dikenakan penahanan, dan diancam pidana denda atau pidana kurungan,yaitu, pertama, pelanggaran ancaman pidananya pidana denda Rp atau kurungan 1 bulan, seperti pelanggaran lalu lintas; dan kedua, tipiring yang ancaman pidananya pidana denda dan kurungan seperti diatur Pasal sampai Pasal Buku Ketiga KUHP tentang Pelanggaran.

Secara umum kejahatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh golongan menengah ke bawah.

Sedangkan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh golongan menengah ke atas. Tindak pidana umum yang sering dilakukan pelaku kejahatan ini adalah pencurian biasa Pasal KUHP ; pembunuhan biasa Pasal KUHP ; sedang tindak pidana khusus yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan ini adalah korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana terorisme.

Pidana dan Pemidanaan A. Istilah Pidana Prof. Simon mengartikan pidana straf sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai defenisi akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsure-unsur atau cirri-ciri yang terkandung di dalam pidana yaitu: a.

Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenagkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Istilah Pemidanaan Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumnya.

Perkembangan pemidanaan Pada zaman dahulu kala bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada suatu masyarakat yang teratur kepada seorang penjahat adalah dalam bentuk : 1. Penyingkiran itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Pidana berupa pembuangan ini mencapai puncaknya di Inggris pada abad pertengahan dan akhir.

Dimana banyak orang Inggris yang melakukan kejahatan diasingkan ke Australia. Di Indonesia terutama pada zaman Hindia Belanda pidana ini banyak juga dilakukan pada orang-orang politik.

Kerja paksa Misalnya : Kerja paksa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke Cara-cara kerja paksa seperti itu lama kelamaan menjadi hilang di Eropa. Pidana kerja paksa ini pernah juga dilakukan dalam bentuk paksaan untuk memutar roda yang sangat banyak menguras tenaga para napi sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberontak.

Pidana mati Di deretan panjang jenis-jenis sanksi pidana dalam sejarah pemidanaan sanksi yang terberat adalah menghabisi nyawa si penjahat yang disebut dengan pidana mati. Cara-cara pidana mati pada zaman dahulu adalah sebagai kegiatan dengan ditarik kereta ke jurusan berlawanan. Ada pula yang dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan ke laut, jantungnya dicopet atau dirajam sampai mati. Pidana mati seperti yang tersebut di atas lama kelamaan dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap kemanusiaan sehingga akhirnya dikenal dengan pidana mati dengan cara dipotong, penggantungan di tiang gantungan, ditembak mati, disentrum dan sebagainya.

Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman yaitu : 1.

Hukuman Pokok 2. Hal ini kemudian berkembang terutama dalam tindak pidana diluar KUHP misalnya dalam delik ekonomi tindakan tata tertib sementara. Timbul permasalahan sampai detik ini pasal 10 KUHP belum berubah berubah baik konsepnya maupun yuridisnya meskipun dalam praktek pelaksanaannya berbeda. Dalam praktek tidak ada penjara yang ada lembaga pemasyarakatannya. Jadi, konsepnya berubah. Konsep pidana masih tetap sama dengan konsep waktu W. S Wet Boek van Strafrecht Belanda muncul pertama kali pada tahun Orang yang dijatuhi pidana penjara harus masuk dan tinggal dibelakang tembok penjara.

Konsep dalam masalah pemidanaan : Orang yang dipidana harus menjalani pidananya dibelakang tembok penjara. Ia diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kehidupannya yang biasa. Pembinaan dilakukan dibelakang tembok penjara itu. Belakangan ini timbul konsep dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana.

Orang mulai memikirkan misalnya tentang kebutuhan biologis dan sebagainya. Kalau sudah demikian maka tujuan pidana berupa penjeraan terhadap terpidana dapat berubah. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah selain tujuan penjeraan terhadap terpidana yang bagaimanapun tidak dapat dihilangkan dalam suatu system pidana, perlu pula dipikirkan lebih mendalam tentang sosialisasi bukan hany masyarakat, hal ini bias terjadi jika masyarakat mau menerima.

Dan tidak akan terjadi jika masyarakat beranggapan bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus dibina didalam tembok. Secara tradisional teori-teori pemidanaan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu: 1.

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa depan. Yang berarti sipembunuh harus dibunuh, sipenganiaya harus dianiaya. Apabila ada seseorang oknum yang langsung kena atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu.

Dalam hal pembunuhan kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat umumnya. Dengan meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang, maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang lain dari pada sipenjahat, yaitu sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana. Teori relative, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sasaran untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebgai teori perlindungan masyarakat the theory of social defence. Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif the reductive point of view karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan Reducers penganut teori reduktif.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimabalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan utilitarian theory. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quita peccatumest karena orang membuat kejahatan melainkan ne peccatum supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan diatas, terdapat teori ketiga yang disesut teori gabungan Verenigings Theorieen. Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Jenis-jenis Pidana dalam KUHP Jenis-jenis pidana dalam KUHP yang menentukan bahwa perbuatan pidana atau hukuman dapat dipahami sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar aturan-aturan pidana yang terdapat dalam UU.

Penderitaan berupa pidana yang dapat ditimpakan itu haruslah sesuatu yang secara eksplisit ditentukan dalam UU.

IMPLIKATUR PERCAKAPAN PDF

Hukum Penitensier

Pengertian dan Tujuan Hukum Penitensier A. Hukum Penintensier Hukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Hukum penintensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Secara harfiah hukum penintensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Menurut Bemmelan, hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan W. A Jonkers menyebut penitentiar recht hukum penetensier sebagai strafrechttelijk atau bahasa Indonesianya hukum sanksi kepidanaan J. M van Bemmelen-J.

CORSET TLSO PDF

Hak cuti sebelum bebas. Kewajiban Narapidana. Mantaati semua peraturan tata tertib yang diterapkan dilingkungan LP tersebut,meliputi : 1. Kewajiban bekerja. Proses pelaksanaan pembinaan terhukum atau narapidana di Indonesia dihadapkan pada kendala yang pokok yaitu : 1.

Related Articles